Welcome to Portal News JEJAK KASUS - RADAR BANGSA Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PENERBIT: PT PRIA SAKTI PERKASA (Kep MenKum HAM No AHU-13286.40.10.2014) NPWP: 70.419.437.2-602.000

INFO PERWAKILAN Kami Sampaikan Kepada Segenap Instansi Pemerintah, BUMN, TNI, POLRI dan Swasta agar memperhatikan Bagi wartawan di Box Redaksi Koran/Tabloid Jejak Kasus-Radar Bangsa SulSel-Bar yang tidak terdaftar namanya tolong tidak dilayani atau laporkan kepada kami, Terimakasih kerja samanya.

Pengganti Kapolda Baru SulSel-Bar Diberi mandat kasus Korupsi dan Begal.


Makassar Jejak Kasus.Com ,-    Pergantian Kapolda Sulselbar,Irjen Anton Setiadji ke Irjen Pol. Pudji Hartanto Iskandar yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akpol Lemdikpol Polri. Sementara Anton dimutasi ke jabatan baru sebagai Kapolda Jawa Timur sesuai dengan isi telegram permutasian yang diterbitkan oleh Mabes Polri.

Doc Jk-Rb : Irjen Pol. Pudji Hartanto Iskandar Kapolda SulSel-Bar

Sejumlah aktifis Anti korupsi di Sulsel salah satunya lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel akhirnya turut menanggapi peristiwa pergantian kapolda tersebut. ‎Menurut ACC yang merupakan lembaga binaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Abraham Samad itu mengakui pergantian ditubuh petinggi Polri merupakan hal yang wajar. Termasuk digantinya Kapolda Sulselbar, Irjen Anton Setiadji.

"Untuk kapolda lama (Anton Setiadji) tidak punya prestasi di sulsel, kasus-kasus korupsi mandek tidak ada satupun diselesaikan, dan kami mempunyai data itu. Jadi kami kira pergantian ini merupakan hal yang positif dan sangat wajar, "ucap Kadir Wokanubun, Wakil Direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel dikantornya, Jumat (4/9/2015).

Diantara kasus korupsi yang ditangani Polda Sulselbar dalam masa kepemimpinan Anton yang tak kunjung ada perkembangan signifikan yakni dugaan korupsi proyek pembangunan jaringan irigasi tombolok di Kab. Pangkep, dugaan korupsi pengelolaan dana CSR PT semen tonasa, pengadaan 27 mobil dinas Pemkab Bone, dugaan korupsi penetapan pemenangan proyek pengadaan keramba jaring apung di Kab. Bantaeng, dugaan korupsi bantuan ternak sapi melalui dana bansos Kab. Sidrap, Pembebasan lahan bandara buntu kunyi di kab. Tana Toraja, proyek fiktif pengerjaan rehabilitasi sarana jalan dan dranaise di Kab. Pinrang, dugaan korupsi dana SD Rappojawa di Makassar,

dugaan korupsi pembangunan pasar kuliner dan proyek UKM di Kota Pare-Pare sulsel, dugaan korupsi pembebasan bandara ulaweng di Kab.bone, penggelembungan dana proyek perangkat teknologi informasi dan komunikasi di Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba, dugaan korupsi pengukuran balai pompengan jeneberang, dugaan korupsi PT industri kapal indonesia, dugaan korupsi proyek Hanggar Bandara Hasanuddin dan dugaan korupsi di RS. Haji Makassar.

"Jadi harapan kami untuk Kapolda baru harus fokus menuntaskan pekerjaan yang lama dan harus lebih fokus pada kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat Sulsel khususnya kasus korupsi yang kami sebutkan tadi, "terang Kadir.

Tak hanya itu, buruknya kinerja Anton Setiadji juga dibeberkan oleh para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Sulsel. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulsel juga mengungkapkan masih seringnya terjadi kasus begal yang sudah memakan banyak korban di Sulsel khususnya kota Makassar sendiri.

"Sejak kepemimpinan periode lama kinerja kepolisian masih jauh dari harapan belum ada tampak hasil yang diraih. Maraknya begal atau kejahatan jalanan lainnya di Sulsel pertanda kepolisian belum mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat sulsel. Ini yang harus diselesaikan oleh Kapolda baru nanti artinya ini pekerjaan rumah yang menanti, "kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulsel, wahidin Kamase
Ia berharap, kepada Kapolda Sulselbar yang baru bisa lebih memperlihatkan kinerjanya khususnya dalam pemberantasan kejahatan-kejahatan jalanan di kota Makassar. Serta tak anti di kritik oleh para kalangan aktifis .

"Itu dia tadi, harapan kita Kapolda yang baru bisa memperbaiki juga kinerja jajarannya agar stigma negatif selama ini yang ada di masyarakat Sulsel bahwa penegakan hukum dapat diperdagangkan itu redup dengan memperlihatkan kinerja yang jauh lebih baik. Ciptakan kondisi aman, damai dan kenyamanan buat masyarakat serta tegatkan aturan tanpa tebang pilih, "tegas Wahidin.   ( muh.Abu 

 Info: Lihat Link Terkait Sebelah Kanan Monitor Anda. Sitemap Berita Jejak Kasus

Tidak ada komentar:

Posting Komentar