Evaluasi Kinerja SPBU 74.927.34

KINERJA SPBU 74.927.34 PERLU DIEVALUASI TERKAIT MARAKNYA PENGISIAN JERIGEN

Doc Jk-Rb Tampak salah satu operator mengisi jerigen dan 
mobil APV yang memuat jerigen berisi BBM subsidi

Watampone Jejak Kasus,- SPBU 74.927.34 yang terletak di Jalan Ahmad Yani kota Watampone Kabupaten Bone perlu dipertanyakan. Sehubungan terkait maraknya pengisian jerigen yang sering terlihat di lingkungan SPBU tersebut ada apa dengan pengelola SPBU ….?

Setelah termonitoring oleh Tim Jejak Kasus pada saat proses pengisian seakan akan para operator sudah sering kali melakukan yang mungkin diduga atas perintah pimpinan SPBU bahkan Tim Jejak Kasus diabaikan pada saat pengambilan gambar di lokasi SPBU 74.927.34.

Meskipun demikian ketika dikonfirmasi salah satu operator yang bernama Edy, dengan santainya dia menjawab, Red Edy: Saya orang baru yang bekerja di sini saya belum tahu apa-apa yang jelas saya hanya bekerja sebagai operator yang melayani pembeli tuturnya pada saat itu sambil mengisi jerigen.

Setelah ditanya kembali oleh Tim Jejak Kasus siapa penanggung jawab SPBU ini, dengan santainya menjawab beliau tidak ada di kantor kalau tidak salah dia ke bank untuk menyetor dana saya tidak tahu jam berapa dia kembali pak tambahnya sambil mengisi jerigen yang lain.

Lain pula halnya pemilik jerigen dengan memakai mobil APV yang berwarna Silver DW 1265 AF ketika dikonfirmasi pula oleh tim Jejak Kasus. Atas dasar apa dan diperuntukkan untuk apa BBM yang bersubsidi ini. Dia hanya mengatakan ini hanya diperjualbelikan pak untuk masyarakat umum yang tidak dapat menjangkau tangki pak tuturnya pula pada saat itu.

Dalam Undang-Undang Migas Pasal 55 No.22 Tahun 2001 sangat jelas bila mana ada yang melakukan penggunaan bbm bersubsidi jenis solar yang tidak jelas peruntukannya, maka dikenakan ancaman enam tahun penjara dan denda enam puluh milyar.

Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 .-(enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya. 

Pasal 57

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Sementara itu pula Kabag Humas Pertamina Pak Wawan ketika ditemui di kantor Pertamina Jln. Garuda No.1 Makassar mengungkapkan bilamana ada hal seperti itu yang ditemukan di SPBU segera laporkan kepada pihak yang berwajib kalau perlu dipublikasikan kemudian nanti kita tindaklanjuti SPBU yang melakukan pelanggaran ungkapnya belum lama ini, dan saya sangat berterima kasih kepada awak media selaku mitra kerja pemerintah selalu melakukan control monitoring di lapangan apalagi terkait masalah SPBU tuturnya lagi belum lama ini. (Tim)